Rancangan Undang-Undang Kesehatan menimbulkan penolakan, lebih-lebih dari organisasi profesi dan peneliti. Alasannya beragam. Mulai dari berkurangnya peran organisasi profesi sampai ke polemik anggaran kesegaran di dalam belanja negara. Pemerintah bersikeras mendorong legislasi sapu jagat ini untuk memperbaiki proses kesehatan. Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan RUU Kesehatan terhadap Februari 2023. Anggota DPR Emanuel situs bola parlay Melkiades Laka Lena mengatakan, keputusan berikut bakal meringkas 11 undang-undang dengan 458 pasal yang tersebar di dalam 20 bab.

Pada sidang paripurna 20 Juni 2023, para anggota dewan belum mengesahkan RUU Kesehatan. Penundaan terjadi meskipun sehari sebelumnya Komisi IX DPR dan pemerintah telah sepakat untuk mengesahkan legislasi yang penuh kontroversi itu. “Pembahasan RUU mengenai Kesehatan telah dijalankan secara intensif, hati-hati, dan komprehensif dengan memanfaatkan landasan berpikir terdapatnya urgensi penguatan proses kesegaran nasional,” kata Melkiades, yang terhitung memimpin panitia kerja draf undang-undang itu, terhadap 19 Juni 2023.

RUU sapu jagat di sektor kesegaran ini nampak setelah pandemi Covid-19 mengekspos kerentanan proses kesegaran Indonesia. Mengutip The Economist dan instansi riset Our World in Data, pandemi menimbulkan kematian berlebih di Indonesia sampai 856.144 jiwa sampai 19 Juni 2023. Jumlah berikut 5,2 kali lebih tinggi dari kematian Covid-19 yang terkonfirmasi.

Menurut Melkiades, RUU Kesehatan mengandung sejumlah poin, terhitung memperkuat pendanaan, memperbaiki proses kesegaran untuk hadapi kedaruratan, dan memperbaiki sarana di wilayah terpencil. Aturan ini terhitung dapat menambah suplai tenaga medis lewat reformasi pendidikan, membuat perubahan proses registrasi dan perizinan, dan memperbaiki rantai pasokan untuk obat-obatan dan alat kesehatan. Namun, draf UU ini telah bermuara ke perselisihan di di dalam DPR. Di satu sisi, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, dan Partai Gerakan Indonesia Raya mendukung legislasi tersebut. Fraksi Partai Golongan Karya, Partai Nasional Demokrat, dan Partai Kebangkitan Bangsa mendukung dengan catatan. Dua fraksi menolaknya, yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut RUU Kesehatan bakal menangani banyak variasi masalah, layaknya perizinan yang rumit, kekurangan jumlah tenaga kesehatan, dan distribusi tenaga kesegaran yang tidak merata. “Presiden mengemukakan mimpi Indonesia emas 2045. Kapal besar bangsa ini telah berlayar dan harapan bakal masa keemasan itu tidak bakal tercapai tanpa manusia dan rakyat Indonesia yang sehat,” katanya terhadap 19 Juni 2023.

Salah satu yang menjadi sorotan di dalam keputusan itu adalah penghapusan alokasi minimum anggaran negara untuk belanja kesehatan. Anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera Neety Prasetiyani menyebut perihal ini yang menjadi keliru satu pertimbangan fraksinya menolak draf RUU Kesehatan. Padahal, terhadap Pasal 171 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan telah ada alokasi tersebut. Porsi minimum belanja kesegaran adalah 5% dari anggaran penghasilan dan belanja negara alias APBN. Di level daerah, pemerintah wajib mengalokasikan setidaknya 10% dari anggaran penghasilan dan belanja daerah.

By admin4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *